Kepala Biro Hukerma Buka Workshop Kerjasama Internasional KSS

Wonosobo - Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Kementerian Hukum dan HAM, Hantor Situmorang membuka Workshop Kerja Sama Internasional bertajuk "Potensi Peran Kementerian Hukum Dan Ham Dalam Kerja Sama Selatan-Selatan Yang Berkelanjutan Dan Inklusif", secara virtual disela-sela kunjungan kerjanya di Kanim Wonosobo, Kamis (24/08).

Hantor mengatakan Kemenkumham telah mengesahkan berbagai kebijakan salah satunya adalah kebijakan luar negeri Indonesia yang memiliki 2 (dua) fungsi utama yakni mendukung pencapaian kepentingan nasional dan menjaga kemaslahatan dunia. Ia menilai Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) adalah langkah yang tepat.

Baca juga: Plt Kalapas Purwokerto Hadiri Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pejabat Administrasi Serta Fungsional di Lingkungan Kemenkumham Jateng

"KSS sebagai sarana implementasi yang tepat untuk menyasar common development challenges dari sebagian besar negara berkembang, " ucap Hantor.

"Indonesia telah lama menjadi pendukung dan pelaku kerja sama teknis di antara negara-negara berkembang di mana Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) menjadi komponen yang fundamental, " tambahnya.

Baca juga: BNPT RI dan FAMII Bahas Startegi Pencegahan Radikalisme dan Torisme di Indonesia

KSS sendiri memiliki tujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi global yang setara dan berkeadilan, yang mana sejalan dengan agenda pembangunan global Millenium Development Goals (MDGs) dan Sustainable Development Goals (SDGs).

"Kemenkumham menyambut baik adanya peluang KSS, untuk menjembatani kepentingan Indonesia dimata global dan dapat melaksanakan peran ganda, sebagai penerima dan sekaligus sebagai pemberi bantuan, " ujar Hantor.

Baca juga: Hidupkan Kembali Rencana Relokasi Lapas Pekalongan, Kakanwil Jateng Audensi Dengan Bupati Pekalongan

Terakhir, Hantor mengatakan workshop ini digelar sebagai upaya untuk membuat skema kerja sama ini lebih dikenal secara luas oleh jajaran di Kemenkumham sehingga mengetahui desain dan pelaksanaan KSS yang lebih efektif untuk mencapai prioritas kepentingan nasional Indonesia.